MAKALAH MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN DI KAB. KOLAKA

Kabupaten Kolaka adalah salah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang yang melakukan otonomi daerah dengan membuat program Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (Gerbangmastra), Program ini dicanangkan oleh mantan Bupati Kolaka yakni Bapak Buhari Matta, melalui Gerbang Mastra ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kolaka.Berikut makalah tentang masalah-masalah pembangunan di Kab. Kolaka..

MAKALAH PENGANTAR ANTROPOLOGI

“MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN DI KAB. KOLAKA”

OLEH :

ISBUL ANSARI

N1A4 14 003

FAKULTAS ILMU BUDAYA

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2014

KATA PENGANTAR

بسم الله الرح من الر حيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Masalah-Masalah Pembangunan  di Kab. Kolaka” dengan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen matakuliah Pengantar Antropologi Asmarita, S.Sos., M.Si.

Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan materi-materi yang penulis peroleh dari buku Antropologi yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan, serta infomasi dari media massa yang berhubungan dengan pembangunan-pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kolaka, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Pengantar Antropologi atas bimbingan dan arahan untuk pembuatan makalah ini, sehingga kami sebagai mahasiswa dapat menambah wawasan dan intelektualitas dalam Ilmu Antropologi.

Penulis berharap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai Antropologi dan Pembangunan, khususnya bagi penulis sendiri. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.

Kendari, 15 Desember 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan biasa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat.

Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun lingkungan daerahnya masing-masing.

Pada intinya, pembangunan pedesaan merupakan salah satu bagian dari program pemberdayaan masyarakat di daerah. Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan semangat swadaya berupa gotong-royong yang didukung organisasi dan partisipasi masyarakat (Adisasmita, 2006).

Kabupaten Kolaka adalah salah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang yang melakukan otonomi daerah dengan membuat program Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (Gerbangmastra), Program ini dicanangkan oleh mantan Bupati Kolaka yakni Bapak Buhari Matta, melalui Gerbang Mastra ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kolaka. Kabupaten Kolaka(induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Kabupaten Kolaka

Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kolaka. Kabupaten Kolaka(induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012.

Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan, memiliki beberapa sungai yang memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Kabupaten Kolaka dipandang dari sudut oseanografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas, yaitu diperkirakan mencapai ± 15.000 km².

Di Kabupaten Kolaka terdapat pertambangan Nikel yang terkenal dan ternama khususnya untuk di Kabupaten Kolaka sendiri yaitu pertambangan Nikel yang terdapat di Pomalaa, Perusahaan industri besar/sedang yang sangat menonjol di Kabupaten Kolaka adalah Pabrik Fero Nikel PT. Aneka Tambang (Antam) di Kecamatan Pomalaa. Pada tahun 2004 pabrik Feni 3 dan sudah beroperasi pada tahun 2005. Dengan keunggulan tersebut diharapkan mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kolaka seperti pada sektor pertambangan ini dengan semaksimal mungkin untuk menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten Kolaka.

B.     “Kolaka Emas “ dan Potret Kesenjangan Sosial di Bumi Mekongga

Kabupaten Kolaka setidaknya menjadi ikon Sulawesi Tenggara yang kaya dengan potensi pertambangan nikel di Indonesia, tak heran jika dua perusahaan berkelas dunia,PT.Aneka Tambang Tbk dan PT.Internasional Nikel Company (INCO) Tbk sukses mendulang keuntungan financial dari hasil ekplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Kabupaten Kolaka. Selain dua perusahaan ini, kini bermunculan perusahaan baru pemegang kuasa penambangan di Kabupaten Kolaka.

Alhasil dari hitungan bisnis perusahaan ini tentunya mendapat keuntungan yang cukup besar nilainya, setelah dibagi hasilnya dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka. Namun sayangnya,dari beberapa kegiatan pertambangan yang mendapat rekomendasi kuasa penambangan dan kontrak karya dari pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka lewat Dinas Pertambangan,masyarakat di sekitar wilayah penambangan terlihat tidak merasakan manfaat dari kegiatan pertambangan,justeru hari ini yang terjadi adalah aksi protes dari masyarakat yang menuntut pembayaran ganti rugi atas lokasi milik masyarakat yang digunakan pihak perusahaan tambang, termasuk dampak pencemaran lingkungan yang dialami masyarakat.Realitas inilah yang kini dirasakan oleh sebagian warga desa Hakatutobu di Kecamatan Pomalaa.

Menggali persoalan tambang di Kabupaten Kolaka memang cukup banyak masalahnya yang dapat kita temukan sebagai akibat dari adanyaa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui meja pejabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka yang telah menerbitkan izin kuasa penambangan tanpa melalui prosedur yang transparan. Dari hasil investigasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan di Kolaka menemukan beberapa perusahaan pemegan izin kuasa penambangan tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).Termasuk tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan.

Dengan demikian tak dapat dipungkiri di Kabupaten Kolaka terjadi kesenjangan sosial terselubung di tengah masyarakat. Meski diakui keinginan kuat dari Bupati Kolaka pada saat itu, Drs. H. Buhari Matta, Msi untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kolaka menjadikan Kolaka di Tahun 2010 sebagai Kota dengan mascot “Kolaka Emas” nyaris menyita waktu, tenaga dan pikirannya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah program unggulan dari Bupati dua periode ini, seperti Program Gerbangkaster mulai dicanangkan 2004 hingga Desa Model (DEMO) Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahetera ( Gerbangmastra). Belum lagi pencapaian prestasi Adipura yang berhasil di raih sebagai kota terbersih untuk kategori kota kecil, tentunya patut diapresiasi upaya keras Bupati Kolaka untuk membawa masyarakat Kolaka menjadi sejahtera.

Pencapaian prestasi yang telah diraih Kabupaten Kolaka,tentunya masih terdapat masalah-masalah yang menjadi penyebab munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Lagi-lagi, tak bisa dibantah Kabupaten Kolaka dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alamnnya, seperti potensi tambang nikel, pertanian, perikanan dan kehutanan cukup melimpah hasilnya tetapi kita juga masih menjumpai sejumlah orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.

C.     Model Pembangunan Kolaka Bisa Jadi Acuan

Gaya pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dinilai bisa menjadi trend setter pembangunan di daerah-daerah lain. Selain merangsang partisipasi warga untuk berperan aktif, gerakan pembangunan di kolaka yang mengedepankan sisi spiritual itu terbukti mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pernyataan itu disampaikan dirjen pemberdayaan sosial departemen sosial (depsos), Gunawan Sumodiningrat, ia menyampaikan hal tersebut seiring keberhasilan kolaka meraih prestasi di berbagai bidang.

Catatan terakhir badan pusat statistik setempat, kolaka berhasil mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 12,4 persen pada 2007 lalu. angka itu jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang tercatat sekitar 7 persen, atau angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun yang sama sebesar 6,4 persen.

Dasar pemikiran otonomi daerah adalah demi kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, kata gunawan. dia mengatakan, catatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tim depsos memperlihatkan berbagai hal menarik tentang kabupaten tersebut. tidak hanya dari catatan prestasi nasional yang diraih kolaka selama 2003-2008, yang lebih menarik justru merangsang peran serta masyarakat melalui penguatan mental spiritual aparat dan warga setempat.

D.    Program Gerbangmastra di Kabupaten Kolaka

Program Gerbangmastra di Kabupaten Kolaka dicanangkan oleh mantan Bupati Kolaka, Buhari Matta. Menurutnya melalui program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kolaka, dan selama Buhari Matta menjabat sebagai bupati Kolaka program ini telah dilaksanakan mencapai 90%. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (Gerbangmastra) merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Kolaka berbasis pedesaan, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang secara yuridis formal didasarkan pada Peraturan Bupati Kolaka Nomor 334 tahun 2006.

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program Gerbangmastra yang berlangsung sejak tahun 2007, secara empiris menjadi salah satu solusi bagi percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka. Kemitraan pembangunan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan pihak swasta (para investor tambang) yang dibangun melalui proses komunikasi pembangunan yang intensif. Kemitraan pemerintah-swasta tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberpihakan swasta sebagai investor tambang terhadap upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kolaka sebagai wujud tanggung bersama. Kemitraan pemerintah swasta juga menjadi solusi untuk membantu keterbatasan sumber daya Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah berbasis pedesaan.

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program Gerbangmastra dilaksanakan melalui kerjasama operasional kegiatan-kegiatan program dan alokasi kontribusi sumber daya masing-masing mitra. Kerjasama operasional direalisasikan melalui kegiatan pembangunan: infrastruktur dan prasarana pedesaan; sosial; ekonomi produktif; produksi pertanian; dan produksi peternakan. Dukungan alokasi sumber daya masing-masing mitra meliputi: kontribusi sumber daya swasta berupa bantuan teknis, bantuan material, peralatan, tenaga ahli, dan bantuan barang/modal. Dukungan sumber daya pemerintah daerah berupa pendanaan program melalui APBD, personil, teknis, peralatan, dan dukungan administrasi. Mekanisme kerjasama operasional dan kontribusi sumber daya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Bappeda Kabupaten Kolaka.

E.     Visi pembangunan Bupati Kolaka

Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei,SH,MH dan Wakil Bupati Kolaka, Muhammad Jayadin,SE merupakan pasangan yang ideal dalam membangun bumi Mekongga, Kabupaten Kolaka menjadi kabupaten yang diperhitungkan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya.

Sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka terpilih, masa bhakti 2014-2019 pada hari Sabtu, 26 oktober 2013 yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Kolaka, nomor 85/BA/KPU.KAB-027.433557/X/2013, tertanggal 26 oktober 2013, pasangan Ahmad Safei-Muh. Jayadin yang dikenal dengan akronim (SMS Berjaya) dan diusung Partai Golkar, PNBKI, PPRN, PBB, Gerindra, PDK, PBR, PDIP, PKB dan Partai Buruh berhasil meraup suara 69.925 suara atau 41,82 persen.

Pasangan SMS Berjaya yang dilantik oleh Gubernur Sultra, H. Nur Alam,SE,MSi atas nama Presiden RI pada tanggal 15 Januari 2014 di Kolaka, langsung melakukan gerakan guna mewujudkan visi mereka yakni “Mewujudkan Kabupaten Kolaka yang Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Kolaka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 6 tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka 2005-2025 yakni “Kabupaten Kolaka Sebagai Daerah Perjuangan yang Aman, Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Adil dan Sejahtera”.

MAJU mengandung arti adanya dinamika, pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik, yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi, dengan berbasis pada potensi ekonomi daerah.

BERKEADILAN mengandung arti perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriinasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil pembangunan dapt dinikmati oleh suluruh lapisan masyarakat.

SEJAHTERA mengandung arti semua kondisi lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan dan sandang secara merata.

Untuk mewujudkan visi pembangunan pasangan SMS Berjaya, dibuat misi yang akan dijalankan pada masa kepemimpinannya yakni tahun 2014-2019 yang terdiri dari 5 (lima) poin yaitu, (1) Percepatan pembangunan insfratruktur wilayah, (2) Peningkatan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, (3) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama, (4) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat, (5) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Adapun kebijakan dan program dalam percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang akan dilaksanakan pasangan SMS Berjaya dan dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2014-2019 atau lima tahun kepemimpinannya, yakni ditujukan untuk mengakselerasi perkembangan wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan untuk menghubungkan seluruh pusat-pusat pemerintahan kecamatan, membuka isolasi desa-desa dan kawasan potensi ekonomi, sebab masih terdapat beberapa desa yang ada di wilayah kabupaten Kolaka yang terisolasi dan berada pada beberapa kecamatan terjauh, seperti Kecamatan Watubangga dan Iwoimendaa.

Percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat perwujudan tata ruang wilayah, dimana dalam beberapa tahun terakhir telah banyak mengalami kemajuan. Namun percepatan ini sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah, namun yang paling penting memberi rasa keadilan bagi masyarakat pada semua wilayah baik dalam kota Kolaka maupun di pedesaan.

F.     Masalah-masalah pembangunan wilayah Kabupaten Kolaka

Dalam konteks tata ruang wilayah kabupaten Kolaka, program utama yang mutlak mendapat prioritas diantaranya:

1.      Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan yang merupakan kewenangan Pemkab Kolaka, antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan, baik yang ada di wilayah kota maupun desa.

2.      Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

3. Peningkatan daya listrik, melalui dukungan pembangunan interkoneksi jaringan listrik Saluran Udara Tegangangan Tinggi (SUTT) se-Sulawesi yang sementara dilaksanakan. Ketersediaan energi listrik yang cukup, selain untuk pemenuhan kebutuhan listrik wilayah kota, juga kepedesaan melalui penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) setiap rumah, maupun PLTS komunal. Ketersediaan energi listrik yang cukup, juga akan menjadi salahsatu daya tarik bagi investor pada sektor industri.
4. Pengembangan pelabuhan udara Sangia Nibandera dan dermaga dalam rangka peningkatan pelayanan pelabuhan, meningkatkan volume barang dan manusia yang dapat dlayani.
5. Mengembangkan infrastruktur pendukung wilayah kota Kolaka, melalui percepatan pembangunan by pass Kolaka-Dawi-dawi, pembangunan drainase yang sesuai kafasitas kebutuhan wilayah kota Kolaka, serta dapat mencegah terjadinya banjir.
6. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu investasi perluasan dan pembangunan fasilitas air dapat didukung oleh sumber pendanaan dari pemerintah dan swasta. Pengelolaan PDAM dilakukan secara profesional, bersih dan berdasarkan tata kelolah yang baik, dengan tidak tertutup untuk mengikutsertakan swasta melalui proses yang transfaran dan kompetitif serta adil, mendapat dukungan yang konstruktif dari DPRD Kolaka.

Untuk peningkatan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, akan dilaksanakan melalui agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaka dengan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan seperti:

1. Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dengan terjaganya suasana yang kondusif akan membawa minat investor untuk berinvestasi berjalan dengan baik. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan dapat membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya, minimal 1.000 (seribu) pencari kerja akan terserap dalam lapangan pekerjaan, sekaligus untuk mengatasi penganghuran, sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Penguatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan daya saing produk unggulan. Kemajuan ekonomi dapat terus ditingkatkan apabila produk yang dihasilkan rakyat mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing akan meningkat apabila mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah. Peningkatan nilai tambah hanya bisa dihasilkan apabila terdapat industri pengolahan.
3. Pemberdayaan koperasi dan UMKM. Tukang punggung ekonomi nasional dan daerah sekarang ini adalah UMKM. Dalam menghadapi tantangan rill tentang kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat, pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah perjuangan yang harus tidak bisa ditawar. Kebijakan daerah harus memberi perhatian terhadap kebangkitan koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha yang bergerak dalam dunia koperasi dan UMKM harus diberi stimulan untuk meningkatkan skala usahanya, keterampilan manajemennya dan memperdalam kandungan teknologi atau inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Pemerintah juga harus memberi jaminan iklim usaha yang kondusif, mendorong munculnya kemitraan antar pelaku didalam UMKM, serta memperkuat kemitraan dengan usaha besar guna membentuk rantai usaha yang sinergis saling membutuhkan dan menguntungkan. Begitupun dukungan lembaga keuangan harus memadai.

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama dijalankan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaka, dengan agenda peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan dengan serangkaian kebijakan dan program yakni:

• Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun, dilanjutkan secara bertahap pada tingkat pendidikan lanjutan ditingkat SMA/SMK. Pendidikan gratis dan terjangkau ini tidak hanya dilakukan dengan sekedar membebaskan murid dari SPP tetapi juga dari pungutan lain, seperti buku wajib atau kegiatan praktek ekstra kurikuler, serta pungutan dari orang tua siswa (komite sekolah).
• Menerapkan skema insentif baru untuk mendorong keluarga miskin mengirimkan anaknya kesekolah, melalui Suplemen Biaya Operasional Sekolah (S+BOS) yang bersumber dari APBD.
• Pemberian insentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) agama dan tingkat taman kanak-kanak.
• Tambahan muatan kurikulum, dengan kurikulum lokal, kurikulum yang berbasis aqidah dan penyediaan buku-buku dengan fasilitas perpustakaan yang berkualitas agar dapat memberikan wadah bagi upaya mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang berimana, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggungjawab dan suka bekerja keras.
• Memperluas penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan di bidang pendidikan.
• Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, penataan administrasi yang transfaran dan bersih, serta mengintegrasikan secara profesional kebijakan pemerintah pusat melalui Jamkesmas, Jampersal, maupun kebijakan Pemda melalui Jamkesda.
• Menurunkan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan DBD.
• Penguatan institusi yang ada seperti Puskesmas, Pustu dan Posyandu.
• Peningkatan kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, namun tetap menerapkan sistem insentif yang mempertimbangkan kinerja, keahlian dan pengandian paramedis.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kolaka. Kabupaten Kolaka(induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012.

Kabupaten Kolaka setidaknya menjadi ikon Sulawesi Tenggara yang kaya dengan potensi pertambangan nikel di Indonesia, tak heran jika dua perusahaan berkelas dunia, PT.Aneka Tambang Tbk dan PT.Internasional Nikel Company (INCO) Tbk sukses mendulang keuntungan financial dari hasil ekplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Kabupaten Kolaka. Selain dua perusahaan ini, kini bermunculan perusahaan baru pemegang kuasa penambangan di Kabupaten Kolaka.

Alhasil dari hitungan bisnis perusahaan ini Kolaka mendapat keuntungan yang cukup besar nilainya dalam pendapatan daerah. Namun sayangnya,dari beberapa kegiatan pertambangan yang mendapat rekomendasi kuasa penambangan dan kontrak karya dari pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka lewat Dinas Pertambangan, masyarakat di sekitar wilayah penambangan terlihat tidak merasakan manfaat dari kegiatan pertambangan, justeru hari ini yang terjadi adalah aksi protes dari masyarakat yang menuntut pembayaran ganti rugi atas lokasi milik masyarakat yang digunakan pihak perusahaan tambang, termasuk dampak pencemaran lingkungan yang dialami masyarakat.Realitas inilah yang kini dirasakan oleh sebagian warga desa Hakatutobu di Kecamatan Pomalaa.

Dengan demikian tak dapat dipungkiri di Kabupaten Kolaka terjadi kesenjangan sosial terselubung di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Demmatadju, Ridwan. 2010. “Kolaka Emas” dan Potret Kesenjangan Sosial di Bumi Mekongga. http://sosbud.kompasiana.com/2010/05/03/%E2%80%9Ckolaka-emas-%E2%80%9C-dan-potret-kesenjangan-sosial-di-bumi-mekongga-132099.html. Diakses pada tanggal 15 Desember 2014

Irfan. 2009. Model Pembangunan Kolaka Bisa Jadi Acuan. http:// www. kolakakab.go.id /index.php?mod=News&file=index&act=NewsView&id=132. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014

Koenjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta:PT Rineka Cipta

Mysultra. 2014. Mewujudkan Kabupaten Kolaka Yang Maju, Berkeadilan Dan Sejahtera. http://www.mysultra.com/mewujudkan-kabupaten-kolaka-yang-maju-berkeadilan-dan-sejahtera/. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014